Fakta dan Dampak Tragedi Kerusuhan Mei 1998

Posted on by

Fakta Nyata – Kerusuhan Mei 1998 menjadi sejarah kelam dalam rangkaian peristiwa bersejarah di Indonesia. Para demonstran memenuhi jalanan demi mendapat perhatian para wakil rakyat di Senayan.

Kerusuhan kala itu tak lepas dari kepentingan politik juga kalangan tertentu hingga akhirnya kebencian, kecurigaan, dan ketegangan menguasai jiwa para demonstran. Hanyalah keberanian yang menjadi harga mati untuk hidup dalam keadilan. Pergerakan kerusuhan yang menyebabkan kekacauan itu sudah tak mampu menciptakan pertahanan ketenangan bagi para demonstran.

Bagi kamu yang belum mengetahui bahwa Indonesia pernah berada di titik kelam pemerintahan, hingga menciptakan kerusuhan dan penyerangan terhadap etnis tertentu, yuk simak fakta tragedi Mei 1998 berikut ini.

1. Pelantikan kembali Soeharto sebagai Presiden RI secara aklamasi memicu ketegangan

Pelantikan Soeharto menjadi Presiden RI setelah 30 tahun menjabat sebagai presiden, dan dilakukan secara aklamasi oleh DPR membuat panas mahasiswa dan aktivis di seluruh Indonesia. Serangkaian aksi demonstrasi seluruh aktivis dan mahasiswa yang dilakukan di luar kampus menuntut pemerintahan Soeharto.

Setelah banyaknya kericuhan terkait tuntutan itu, Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden secara tidak terhormat pada 20 Mei 1998. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu, kekuasaan Soeharto dikenal mutlak dan jauh dari kata demokratis. Kebebasan berpendapat dibungkam, dan banyak pelanggaran HAM yang terlihat ditutup-tutupi. Hal ini membuat para aktivis semakin geram.

2. Ribuan mahasiswa melakukan aksi protes pada 12 Mei 1998 soal kenaikan harga kebutuhan pokok

Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mencekik rakyat golongan bawah. Kenaikan ini dipicu terjadinya krisis ekonomi di negara-negara Asia yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Berbagai aksi protes di daerah mulai terjadi, hingga puncaknya ribuan mahasiswa yang didominasi mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan pada 12 Mei 1998.

Aksi mereka dihalangi aparat  keamanan hingga terjadi bentrokan. Diduga aparat itu menyerang dengan tembakan peluru yang merenggut nyawa empat mahasiswa Trisakti. Lewat Keppres 057/PK/2005 tertanggal 15 Agustus 2005, keempat mahasiswa tersebut ditetapkan sebagai pahlawan reformasi oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hertanto.

3. Empat mahasiswa Trisakti tewas, penembak masih menjadi misteri

Saat itu belum ditemukan dan diketahui siapa orang di balik penembakan empat mahasiswa Trisakti tersebut. Setelah peristiwa berlangsung, muncul bantahan terhadap dugaan aparat keamanan yang melakukan penembakan.

Mereka menyangkal, karena aparat tidak disenjatai senapan berpeluru asli, hanya tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, senapan air, dan tembakan gas air mata. Meski beberapa tahun kemudian akhirnya terdapat enam orang oknum aparat yang menjadi terdakwa, tetapi tidak terungkap siapa dan apa motif penembak. Mereka hanya dijatuhi tuduhan karena dengan sengaja tidak menaati perintah atasan.

4. Tanda duka dan kekecewaan pada pemerintah lewat ‘Aksi Kamisan’

Para keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia, mencetuskan ‘Aksi Kamisan’ pada 18 Januari 2007. Mereka termasuk keluarga para korban tragedi Mei 1998 yang tewas di Trisakti, Semanggi, dan kawasan lainnya.

Mereka berdiri di depan Istana Negara setiap Kamis sore dengan memakai pakaian dan payung serba hitam. Ini sebagai tanda duka atas kepergian korban dan kekecewaan pada pemerintah.

Terdapat alasan dengan dipilihnya hari Kamis sekitar pukul 04.00-05.00 sore. Paguyuban para keluarga korban, Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK), dan komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang menggagas aksi ini. Saat itu, Kamis disepakati untuk turun ke jalan setelah mempertimbangkan kepentingan anggota.

Dipilihnya pukul tersebut lantaran sebagai waktu pelaksanaan agar bertepatan dengan jam pulang kerja. Sehingga kondisi jalanan lebih ramai dan bisa menarik perhatian para pengendara yang melintas. Hal ini sebenarnya karena mereka masih berharap pemerintah mau mengusut lebih dalam setiap kasus pelanggaran HAM yang diterjadi di Indonesia.

5. Aksi penganiayaan terhadap etnis Tionghoa pada 13 Mei 1998

Selain demonstrasi yang merenggut empat mahasiswa Trisakti, luka mendalam juga dirasakan bagi etnis Tionghoa terhadap tragedi Mei 1998. Kericuhan semakin parah dengan aksi penjarahan dan penganiayaan terhadap masyarakat keturunan Tionghoa.

Toko dan tempat usaha milik mereka habis diserbu dan dihancurkan, bahkan ada yang ikut terbakar bersama toko. Para wanita diperkosa ramai-ramai dan dibiarkan di jalan, dianiaya, hingga ribuan nyawa melayang.

Keturunan Tionghoa menjadi sasaran yang pas karena jumlahnya yang minoritas. Ditambah ajaran peninggalan Belanda saat masa penjajahan, tentang kaum pribumi dan non-pribumi. Banyak dari mereka saat itu memutuskan berganti nama menjadi seperti kaum pribumi.

Dampak Kerusuhan

    • Korban Jiwa dan Kerusakan Materi : Kerusuhan Mei 1998 mengakibatkan kerugian besar dalam hal korban jiwa dan kerusakan materi. Ribuan orang tewas, terutama dalam bentrokan antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi, serta banyaknya toko dan bangunan yang dirusak dan dirampok.
    • Perubahan Politik : Kerusuhan Mei 1998 menjadi pemicu jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun. Kejatuhan Soeharto membuka jalan bagi reformasi politik yang membawa perubahan sistem politik Indonesia menuju demokrasi.
    • Pelepasan Ketegangan Etnis : Kerusuhan ini juga menimbulkan gesekan antara etnis Tionghoa dan pribumi, namun sekaligus memicu upaya rekonsiliasi dan pembangunan dialog antar etnis.
    • Penguatan Demokrasi : Meskipun kerusuhan ini menandai masa yang gelap dalam sejarah Indonesia, dampaknya mendorong perkembangan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Reformasi politik menjadi agenda utama setelah kejatuhan Orde Baru. Peristiwa Mei 1998 mengingatkan akan pentingnya pemerintah untuk memastikan adanya keadilan sosial dan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Kerusuhan ini menyoroti perlunya demokrasi yang kuat dan transparan sebagai landasan bagi negara untuk mencegah ketegangan politik dan sosial yang berujung pada kekerasan.